Indeks
Cara Mudah Memahami Demokrasi
a
Oleh:
Prof. Dr. Thomas Meyer
Abstract:
Untuk Apa
Demokrasi?
Demokrasi
tidak dapat dimakan. Kalimat inilah yang sering diutarakan oleh lawan demokrasi
dan orang-orang yang merasa kecewa dengan hasil yang dicapai oleh demokrasi.
Walaupun demikian, kalimat ini pada intinya tidak benar. Mengapa? Demokrasi,
jika berfungsi, dapat membantu manusia mendapatkan cukup makanan di daerah di
mana mereka pada umumnya tidak mendapatkan makanan sama sekali
Dalam
demokrasi rakyat dapat mengganti pemerintah yang tidak melaksanakan tugasnya
dengan baik.
Hanya dalam
demokrasi terdapat kontrol untuk memastikan agar pemerintah tidak menggunakan
kekuasaan untuk kesejahteraan mereka sendiri, melainkan untuk kesejahteraan
seluruh rakyat. Jika mereka tidak menjalankan fungsi ini dan memuaskan warga
negara mereka, mereka dapat diganti dengan pemerintah baru pada pemilihan umum
selanjutnya untuk menunjukkan kemampuan dan kemauan mereka mengatur negara
untuk kepentingan rakyat.
Apa itu
Demokrasi?
Demokrasi
berarti kedaulatan rakyat. Namun, kalimat abstrak ini tidak dapat menolong
negara moderen. Menanyakan pendapat setiap orang sebelum setiap suatu keputusan
penting dibuat sangatlah tidak mungkin dalam negara moderen. Oleh karena itu,
model demokrasi lain telah mendapatkan tempat di sini, yaitu demokrasi
perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan rakyat memilih wakil-wakil personal
maupun partai yang paling mereka percaya untuk mewakili kepentingan mereka
Rakyat
memilih wakil-wakil mereka dalam parlemen.
Partai yang
mendapatkan suara terbanyak mengirimkan anggota-anggota mereka ke dewan
perwakilan daerah dan nasional. Di sini keputusan-keputusan penting suatu
negara dibuat. Di sini pula pemerintah dipilih, undang-undang baru dibuat, dan
arah politik negara ditetapkan.
Apa itu
Pemilihan?
Pada setiap
pemilihan umum, semua warga negara dapat memberikan suaranya kepada partai dan
kandidat yang paling mereka percaya untuk memecahkan masalah-masalah yang akan
muncul di masa mendatang.
Pemilihan
yang bebas, adil, dan rahasia adalah dasar demokrasi
Setiap
suara warga negara yang berhak memilih secara proporsional menghasilkan
distribusi kursi di parlemen. Setiap individu dapat menentukan dengan bebas
parti atau kandidat mana yang akan ia pilih. Untuk mencegah seorang pemilih
mendapatkan paksaan dalam pengambilan keputusannya, semua suara diberikan
dsecara rahasia. Dengan demikian, tidak seorangpun akan disalahkan atau
dirugikan karena telah memilih pilihan yang "salah" atau "tidak
umum".
Apakah Ada
Jenis Kemungkinan Partisipasi yang Lain?
Warga
negara tidak hanya dapat mempengaruhi proses politik melalui pemilihan. Dalam
berbagai asosiasi, organisasi non pemerintah, kelompoko aksi, dengan bantuan
daftar tanda tangan, pernyataan dan rancangan undang-undang, mereka juga dapat mengekspresikan
pendapat mereka selama periode legislatif.
Partisipasi
warga negara lebih dari sekedar memilih
Suatu
pemerintah yang ingin memerintah lebih lama dari sekedar hingga pemilihan
selanjutnya tidak akan mengabaikan tekanan publik ini. Mereka juga harus
memperhatikan kebutuhan dan keinginan rakyat dalam keputusan sehari-hari
Apa
Hubungan Antara Hak Azasi Manusia Dengan Demokrasi?
Hak Azasi
Manusia dan Demokrasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hanya
di tempat di mana HAM dilindungi, individu dan kelompok dapat berkembang dengan
bebas dan memperkenalkan kepentingan, keyakinan dengan nilai-nilai politik
emreka masing-masing ke dalam proses politik. Di negara dimana kekuasaan
dikontrol secara demokratis, dibangun juga dasar-dasar yang paling penting
untuk menghormati dan mengamankan HAM.
HAM Apa
Saja Yang Ada?
Dalam
Piagam PBB mengenai Hak Azasi Manusia, ditentukan HAM yang bersifat liberal,
politis, sosial, dan budaya:
Kebebasan
berkspresi, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, hak untuk mendapatkan
proses pengadilan yang adil, hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi,
termasuk di dalam penjara, hak partisipasi yang sama bagi semua individu, tidak
bergantung pada daerah asal, warna kulit, agama, atau pendapatan.
Hak
Azasi dalam Konstitusi Republik Indonesia
Konstitusi
Republik Indonesia mengandung antara lain hak azasi manusia sebagai berikut:
- Hak
untuk hidup
- Hak
untuk membangun keluarga
- Hak
untuk menentukan nasib sendiri
- Hak
atas keadilan
-
Kebebasan beragama, berbicara, atas pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal,
berasosiasi, dan berekspresi
-
Kebebasan mendapatkan informasi
- Hak
atas kesejahteraan, termasuk jaminan sosial dan kesehatan.
-
Kebebasan dari siksaan dan perlakuan merendahkan
Hak-hak
kebebasan sendiri, walaupun demikian, tidaklah cukup untuk memungkinkan
kehidupan yang layak, penyakit, pengangguran, kemiskinan, usia, dan minimnya
pendidikan mempersulit seseorang untuk menjaga hak-haknya dan berjuang untuk
kepentingannya. Oleh karena itu, terdapat juga HAM sosial dalam Piagam Hak
Azasi Manusia PBB: Hak-hak sosial ini diberikan oleh negara. Negara memiliki
kewajiban untuk mengusahakan kesempatan hidup minimum bagi rakyatnya untuk
menjamin kehidupan yang manusiawi bagi setiap orang.
Apa Arti
Pemisahan Kekuasaan dan Negara Hukum?
Demokrasi
bukan hanya sebuah metode keputusan, melainkan juga sistem nilai. Semua manusia
memiliki nilai yang sama dan nilai ini tidak dapat diruntuhkan oleh keputusan
yang didasarkan pada suara mayoritas. HAM berlaku selalu dan memiliki
prioritas di atas politik, bahkan jika HAM tidak terekspresikan atau terkandung
dalam konstitusi secara khusus. Parlemen dapat membuat undang-undang baru,
tetapi undang-undang tersebut harus tetap berada dalam konteks hak azasi
manusia.
Pengadilan
independen melakukan kontrol untuk meyakinkan agar negara, yang berarti
pemerintah, parlemen, dan administrasi menghormati dan menjalankan hukum dan
HAM.
Pengadilan
independen dibutuhkan untuk mengontrol hal tersebut. Sebuah pengadilan
konstitusional yang independen harus memiliki hak untuk melarang undang-undang
dan tindakan politik yang tidak konstitusional. Setiap orang berhak menuntuk
pemerintah atau administrasi negara jika haknya dilanggar.
Pemisahan
kekuasaan negara ke dalam berbagai institusi menghindarkan penyalahgunaan
Pemisahaan
kekuasaan adalah hal yang sangat diperlukan dalam setiap demokrasi moderen.
Tugas-tugas, pelegitimasian dan kekuasaan pengambilan keputusan oleh badan
legislatif (parlemen), eksekutif (pemerintah dan birokrasi), dan judikatif
(pengadilan) harus jelas dan ditentukan. Jika kekuasaan untuk membuat
undang-undang, mengimplementasikan, dan mengontrolnya berada dalam satu tangan,
maka penyalahgunaan akan sangat mungkin terjadi.
Bagaimana
Cara Mendapatkan Persetujuan?
Banyak
orang memiliki berbagai pendapat mengenai bagaimana cara menyelesaikan
masalah-masalah tertentu. Dalam politik tidak selalu ada jawaban yang jelas dan
seratus persen benar atau salah. Pluralisme politik merupakan bagian dari
demokrasi.
Demokrasi
merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Ide-ide
yang dianggap paling baik akan diterima.
Hanya dalam
proses kompetisi cara-cara penyelesaian masalah, gagasan yang dianggap paling
baik akan diterima. Akan tetapi dalam kompetisi tersebut, hal yang sangat
penting adalah ide atau gagasan yang berbeda-beda itu tidak boleh diangkat
dengan cara kekerasan. Harus ada suatu prosedur hukum untuk memperkenalkan
ide-ide tersebut ke dalam proses politik.
Berbagai
partai, asosiasi, perkumpulan dan media membela solusi masalah yang
berbeda-beda. Mereka mencoba meyakinkan orang lain untuk mendapatkan suara
mayoritas dan untuk memiliki pengaruh terhadap proses politik.
Solusi
konflik yang bersifat non-kekerasan harus menjadi basis bagi pergerakan
protagonis.
Apa Saja
Tugas-tugas Parlemen dan Pemerintah?
Parlemen
dan pemerintah merupakan institusi paling penting dalam demokrasi selain
pengadilan yang independen. Rakyat dalam pemilihan yang adil, bebas, dan
rahasia memilih anggota perlemen yang bertindak sebagai wakil-wakil mereka.
Parlemen
adalah perwakilan rakyat. Ia memilih pemerintah, membuat undang-undang,
mengontrol pemerintah dan birokrasi, dan memberikan dorongan penting bagi
politik.
Hanya
parlemen yang memiliki hak untuk mendiskusikan dan membuat undang-undang yang
berlaku di seluruh wilayah negara. Sementara tugas pemerintah adalah membuat
rancangan undang-undang dan menjamin pelaksanaan undang-undang.
Pemerintah
harus dipilih oleh suara mayoritas dalam parlemen dan selalu dapat menikmati
kepercayaan mereka. Dalam sistem parlementer, parlemen harus memiliki
kesempatan untuk menarik pemerintah dan menggantikannya dnegan yang baru, jika
mereka kehilangan kepercayaan mayoritas anggota parlemen.
Untuk Apa
Dibutuhkan Oposisi?
Mengingat
pemerintah dipilih oleh parlemen, dalam sistem parlementer, terdapat kerja sama
yang dekat antara mayoritas anggota parlemen dengan pemerintah. Pada umumnya,
mereka merupakan anggota partai yang sama. Oposisi dalam parlemen menentang
kedua kekuatan ini. Oposanlah yang pada dasarnya mengontrol pemerintah. Oleh
karena itu sangat penting bahkan bagi kelompok minoritas dalam parlemen untuk
memiliki hak kontrol sendiri.
Demokrasi
yang kuat membutuhkan oposisi yang kuat.
Untuk
kontrol yang efektif dibutuhkan waktu bicara yang cukup dalam debat parlemen,
hak untuk memaksa pemerintah menjawab pertanyaan di depan umum, hak untuk
membentuk komisi penyelidikan jika terdapat anggota parlemen yang dicurigai
bertindak ilegal atau amoral, serta hak untuk berpartisipasi dalam penyusunan
agenda parlemen. Hanya oposisi dengan hak-hak yang cukup yang dapat bertindak
sebagai kontrol yang efektif terhadap pemerintah.
Apa Itu
Desentralisasi?
Di
negara-negara besar dengan berbagai kelompok etnis dan agama yang hidup bersama
dan dimana kondisi di berbagai daerahnya cukup berbeda, terdapat variasi cara
penyelesaian masalah. Pada umumnya masyarakat suatu daerah tahu cara terbaik
untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jika keputusan-keputusan tertentu
dapat dibuat pada tingkat daerah atau lokal, maka kondisi-kondisi khusus daerah
tersebut dapat diperhatikan secara optimal. Jika kebijakan nasional diharapkan
mencerminkan rakyat dari semua daerah, mereka juga harus diikutsertakan dalam
proses pengambilan keputusan tingkat nasional.
Pada
umumnya, daerah lebih tahu mengenai masalah-masalah mereka. Jika kebijakan
nasional diharapkan mencerminkan seluruh kelompok etnik dan daerah, mereka juga
harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan nasional.
Dalam
sebagian besar negara, tingkat nasional memiliki kompetensi dalam bidang
kebijakan luar negeri, kebijakan sosial, dan ekonomi negara. Dewan kota atau
dewan komunitas membuat keputusan mengenai pemnbangunan kota dan komunitas
dimana kondisi daerah sangat dikenal.
Di dalam
negara-negara dimana persamaan semua kelompok ditentukan dari tingkat nasional,
ketidakpuasan dan upaya menuju otonomi akan bermunculan. Kesatuan suatu negara
hanya dapat dijamin, jika perbedaan antar daerah tidak ditekan, melainkan
dilihat sebagai kekayaan.
Apa Itu
Partai?
Partai
politik, jika diorganisasikan dengan cara demokratis dan berdasar pada
masyarakat sipil, adalah elemen terpenting dalam demokrasi. Mereka merupakan
pusat karena dua alasan:
Partai
menggabungakn berbagai kepentingan dalam masyarakat dan merubahnya menjadi
program politik yang kongkret.
Hanya
partai yang dapat memenuhi fungsi penggabungan kepentingan dan nilai yang
berbeda-beda yang ada di dalam masyarakat dan merubahnya menjadi agenda dan
program politik yang kongkret.
Di satu
pihak, program-program suatu partai harus memperhatikan kepentingan umum karena
mereka juga ingin menarik pengikut sebanyak mungkin. Sementara di lain pihak,
mereka mencerminkan pendapat kelompok yang berbeda-beda dalam masyarakat.
Partai
adalah mediator antara pemerintah dengan rakyat.
Partai
berdasar pada kehidupan politik masyarakat sipil dan juga terwakili dalam
institusi-institusi negara, parlemen, dan pemerintah
Jadi mereka
berfungsi sebagai organ penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Mereka
merubah kebutuhan masyarakat menjadi aksi politik kongkret dan pemerintah serta
parlemen dan menjelaskan serta mencari pembenaran atas tindakan pemerintah dan
parlemen kepada masyarakat.
Partai
mengorganisasikan diri secara demokratis.
Fungsi-fungsi
in hanya dapat dipenuhi, jika partai juga mengorganisasikan diri mereka secara
demokratis. Dalam suatu partai, anggota menentukan sendiri dengan suara
mayoritas program dan kandidat mereka. Demokrasi dalam partai dan tindakan yang
sama bukanlah suatu kontradiksi. Jika proses pengambilan keputusan bersifat demokratis,
para anggota dapat diyakinkan secara efektif untuk menghormati dan mewaikili
suara mayoritas partai mereka. Partai pengikut yang hanya mengkultuskan seorang
pemimpin otoriter, tidak dapat menancapkan akarnya ke dalam masyarakat.
Apa Peran
Masyarakat Sipil?
Dalam
Negara hukum yang demokratis terdapat kebebasan berorganisasi. Setiap warga
negara memiliki hak untuk bergabung dengan organisasi dan asosiasi dan
mewakilkan kepentingan sosial, budaya, daerah, dan ekonomi mereka. Perkumpulan,
asosiasi dagan, asosiasi lingkungan hidup, organisasi non-pemerintah, kelompok
aksi, dan lain-lain membela hak anggotanya atau untuk tujuan lain yang
diwakilkan kepada mereka
Kemungkinan-kemungkinan
bertindak sebagai organisasi sipil
1.
Mereka dapat mempengaruhi anggotanya untuk memilih dengan sikap tertentu
2.
Mereka dapat mencoba mempengaruhi opini publik
3.
Mereka dapat melobi pemerintah atau parlemen
4.
Mereka dapat melalui anggota mereka yang duduk dalam partai mempengaruhi
pembuatan keputusan di dalam partai.
Sebuah
demokrasi tidak dapat berfungsi tanpa warga negaranya. Warga negara harus
diberi informasi yang cukup mengenai sistem politik mereka, pembuatan keputusan
politik dan kemungkinan-kemungkinan yang ada bagi mereka untuk mempengaruhi
keputusan tersebut. Apa gunanya memiliki hak untuk memilih, jika rakyat tidak
tahu banyak mengenai partai-partai yang ada dan tidak seorangpun pergi ke
tempat pemilihan? Apa gunanya kemungkinan-kemungkinan berpartisipasi dalam
kehidupan politik, jika tidak seorang pun menggunakannya? Apa gunanya hak
kontrol, jika tidak seorang pun ingin mengontrol pemerintah?
Demokrasi
hanya dapat bertahan, jika terdapat cukup kaum demokrat. Tanpa sejumlah
individu yang cukup, yang tahu mengenai institusi dan kemungkinan yang dapat
diraih demokrasi, yang meyakini demokrasi dengan kepala dan hati mereka dan
yang memberi demokrasi kehidupan dengan komitmen mereka.
Oleh karena
itu, sangatlah penting bagi sekolah, media massa, perkumpulan, dan asosiasi
untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Namun, sikap demokrasi
sebenarnya telah dipelajari di dalam keluarga dan lingkungan persahabatan. Di
sini keputusan dapat dibuat secara demokratis. Setiap orang dapat mempromosikan
dan berpartisipasi dalam demokrasi.
a
Oleh:
Prof. Dr. Thomas Meyer
Abstract:
Untuk Apa
Demokrasi?
Demokrasi
tidak dapat dimakan. Kalimat inilah yang sering diutarakan oleh lawan demokrasi
dan orang-orang yang merasa kecewa dengan hasil yang dicapai oleh demokrasi.
Walaupun demikian, kalimat ini pada intinya tidak benar. Mengapa? Demokrasi,
jika berfungsi, dapat membantu manusia mendapatkan cukup makanan di daerah di
mana mereka pada umumnya tidak mendapatkan makanan sama sekali
Dalam
demokrasi rakyat dapat mengganti pemerintah yang tidak melaksanakan tugasnya
dengan baik.
Hanya dalam
demokrasi terdapat kontrol untuk memastikan agar pemerintah tidak menggunakan
kekuasaan untuk kesejahteraan mereka sendiri, melainkan untuk kesejahteraan
seluruh rakyat. Jika mereka tidak menjalankan fungsi ini dan memuaskan warga
negara mereka, mereka dapat diganti dengan pemerintah baru pada pemilihan umum
selanjutnya untuk menunjukkan kemampuan dan kemauan mereka mengatur negara
untuk kepentingan rakyat.
Apa itu
Demokrasi?
Demokrasi
berarti kedaulatan rakyat. Namun, kalimat abstrak ini tidak dapat menolong
negara moderen. Menanyakan pendapat setiap orang sebelum setiap suatu keputusan
penting dibuat sangatlah tidak mungkin dalam negara moderen. Oleh karena itu,
model demokrasi lain telah mendapatkan tempat di sini, yaitu demokrasi
perwakilan. Dalam demokrasi perwakilan rakyat memilih wakil-wakil personal
maupun partai yang paling mereka percaya untuk mewakili kepentingan mereka
Rakyat
memilih wakil-wakil mereka dalam parlemen.
Partai yang
mendapatkan suara terbanyak mengirimkan anggota-anggota mereka ke dewan
perwakilan daerah dan nasional. Di sini keputusan-keputusan penting suatu
negara dibuat. Di sini pula pemerintah dipilih, undang-undang baru dibuat, dan
arah politik negara ditetapkan.
Apa itu
Pemilihan?
Pada setiap
pemilihan umum, semua warga negara dapat memberikan suaranya kepada partai dan
kandidat yang paling mereka percaya untuk memecahkan masalah-masalah yang akan
muncul di masa mendatang.
Pemilihan
yang bebas, adil, dan rahasia adalah dasar demokrasi
Setiap
suara warga negara yang berhak memilih secara proporsional menghasilkan
distribusi kursi di parlemen. Setiap individu dapat menentukan dengan bebas
parti atau kandidat mana yang akan ia pilih. Untuk mencegah seorang pemilih
mendapatkan paksaan dalam pengambilan keputusannya, semua suara diberikan
dsecara rahasia. Dengan demikian, tidak seorangpun akan disalahkan atau
dirugikan karena telah memilih pilihan yang "salah" atau "tidak
umum".
Apakah Ada
Jenis Kemungkinan Partisipasi yang Lain?
Warga
negara tidak hanya dapat mempengaruhi proses politik melalui pemilihan. Dalam
berbagai asosiasi, organisasi non pemerintah, kelompoko aksi, dengan bantuan
daftar tanda tangan, pernyataan dan rancangan undang-undang, mereka juga dapat mengekspresikan
pendapat mereka selama periode legislatif.
Partisipasi
warga negara lebih dari sekedar memilih
Suatu
pemerintah yang ingin memerintah lebih lama dari sekedar hingga pemilihan
selanjutnya tidak akan mengabaikan tekanan publik ini. Mereka juga harus
memperhatikan kebutuhan dan keinginan rakyat dalam keputusan sehari-hari
Apa
Hubungan Antara Hak Azasi Manusia Dengan Demokrasi?
Hak Azasi
Manusia dan Demokrasi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hanya
di tempat di mana HAM dilindungi, individu dan kelompok dapat berkembang dengan
bebas dan memperkenalkan kepentingan, keyakinan dengan nilai-nilai politik
emreka masing-masing ke dalam proses politik. Di negara dimana kekuasaan
dikontrol secara demokratis, dibangun juga dasar-dasar yang paling penting
untuk menghormati dan mengamankan HAM.
HAM Apa
Saja Yang Ada?
Dalam
Piagam PBB mengenai Hak Azasi Manusia, ditentukan HAM yang bersifat liberal,
politis, sosial, dan budaya:
Kebebasan
berkspresi, kebebasan beragama, kebebasan berkumpul, hak untuk mendapatkan
proses pengadilan yang adil, hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi,
termasuk di dalam penjara, hak partisipasi yang sama bagi semua individu, tidak
bergantung pada daerah asal, warna kulit, agama, atau pendapatan.
Hak
Azasi dalam Konstitusi Republik Indonesia
Konstitusi
Republik Indonesia mengandung antara lain hak azasi manusia sebagai berikut:
- Hak
untuk hidup
- Hak
untuk membangun keluarga
- Hak
untuk menentukan nasib sendiri
- Hak
atas keadilan
-
Kebebasan beragama, berbicara, atas pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal,
berasosiasi, dan berekspresi
-
Kebebasan mendapatkan informasi
- Hak
atas kesejahteraan, termasuk jaminan sosial dan kesehatan.
-
Kebebasan dari siksaan dan perlakuan merendahkan
Hak-hak
kebebasan sendiri, walaupun demikian, tidaklah cukup untuk memungkinkan
kehidupan yang layak, penyakit, pengangguran, kemiskinan, usia, dan minimnya
pendidikan mempersulit seseorang untuk menjaga hak-haknya dan berjuang untuk
kepentingannya. Oleh karena itu, terdapat juga HAM sosial dalam Piagam Hak
Azasi Manusia PBB: Hak-hak sosial ini diberikan oleh negara. Negara memiliki
kewajiban untuk mengusahakan kesempatan hidup minimum bagi rakyatnya untuk
menjamin kehidupan yang manusiawi bagi setiap orang.
Apa Arti
Pemisahan Kekuasaan dan Negara Hukum?
Demokrasi
bukan hanya sebuah metode keputusan, melainkan juga sistem nilai. Semua manusia
memiliki nilai yang sama dan nilai ini tidak dapat diruntuhkan oleh keputusan
yang didasarkan pada suara mayoritas. HAM berlaku selalu dan memiliki
prioritas di atas politik, bahkan jika HAM tidak terekspresikan atau terkandung
dalam konstitusi secara khusus. Parlemen dapat membuat undang-undang baru,
tetapi undang-undang tersebut harus tetap berada dalam konteks hak azasi
manusia.
Pengadilan
independen melakukan kontrol untuk meyakinkan agar negara, yang berarti
pemerintah, parlemen, dan administrasi menghormati dan menjalankan hukum dan
HAM.
Pengadilan
independen dibutuhkan untuk mengontrol hal tersebut. Sebuah pengadilan
konstitusional yang independen harus memiliki hak untuk melarang undang-undang
dan tindakan politik yang tidak konstitusional. Setiap orang berhak menuntuk
pemerintah atau administrasi negara jika haknya dilanggar.
Pemisahan
kekuasaan negara ke dalam berbagai institusi menghindarkan penyalahgunaan
Pemisahaan
kekuasaan adalah hal yang sangat diperlukan dalam setiap demokrasi moderen.
Tugas-tugas, pelegitimasian dan kekuasaan pengambilan keputusan oleh badan
legislatif (parlemen), eksekutif (pemerintah dan birokrasi), dan judikatif
(pengadilan) harus jelas dan ditentukan. Jika kekuasaan untuk membuat
undang-undang, mengimplementasikan, dan mengontrolnya berada dalam satu tangan,
maka penyalahgunaan akan sangat mungkin terjadi.
Bagaimana
Cara Mendapatkan Persetujuan?
Banyak
orang memiliki berbagai pendapat mengenai bagaimana cara menyelesaikan
masalah-masalah tertentu. Dalam politik tidak selalu ada jawaban yang jelas dan
seratus persen benar atau salah. Pluralisme politik merupakan bagian dari
demokrasi.
Demokrasi
merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Ide-ide
yang dianggap paling baik akan diterima.
Hanya dalam
proses kompetisi cara-cara penyelesaian masalah, gagasan yang dianggap paling
baik akan diterima. Akan tetapi dalam kompetisi tersebut, hal yang sangat
penting adalah ide atau gagasan yang berbeda-beda itu tidak boleh diangkat
dengan cara kekerasan. Harus ada suatu prosedur hukum untuk memperkenalkan
ide-ide tersebut ke dalam proses politik.
Berbagai
partai, asosiasi, perkumpulan dan media membela solusi masalah yang
berbeda-beda. Mereka mencoba meyakinkan orang lain untuk mendapatkan suara
mayoritas dan untuk memiliki pengaruh terhadap proses politik.
Solusi
konflik yang bersifat non-kekerasan harus menjadi basis bagi pergerakan
protagonis.
Apa Saja
Tugas-tugas Parlemen dan Pemerintah?
Parlemen
dan pemerintah merupakan institusi paling penting dalam demokrasi selain
pengadilan yang independen. Rakyat dalam pemilihan yang adil, bebas, dan
rahasia memilih anggota perlemen yang bertindak sebagai wakil-wakil mereka.
Parlemen
adalah perwakilan rakyat. Ia memilih pemerintah, membuat undang-undang,
mengontrol pemerintah dan birokrasi, dan memberikan dorongan penting bagi
politik.
Hanya
parlemen yang memiliki hak untuk mendiskusikan dan membuat undang-undang yang
berlaku di seluruh wilayah negara. Sementara tugas pemerintah adalah membuat
rancangan undang-undang dan menjamin pelaksanaan undang-undang.
Pemerintah
harus dipilih oleh suara mayoritas dalam parlemen dan selalu dapat menikmati
kepercayaan mereka. Dalam sistem parlementer, parlemen harus memiliki
kesempatan untuk menarik pemerintah dan menggantikannya dnegan yang baru, jika
mereka kehilangan kepercayaan mayoritas anggota parlemen.
Untuk Apa
Dibutuhkan Oposisi?
Mengingat
pemerintah dipilih oleh parlemen, dalam sistem parlementer, terdapat kerja sama
yang dekat antara mayoritas anggota parlemen dengan pemerintah. Pada umumnya,
mereka merupakan anggota partai yang sama. Oposisi dalam parlemen menentang
kedua kekuatan ini. Oposanlah yang pada dasarnya mengontrol pemerintah. Oleh
karena itu sangat penting bahkan bagi kelompok minoritas dalam parlemen untuk
memiliki hak kontrol sendiri.
Demokrasi
yang kuat membutuhkan oposisi yang kuat.
Untuk
kontrol yang efektif dibutuhkan waktu bicara yang cukup dalam debat parlemen,
hak untuk memaksa pemerintah menjawab pertanyaan di depan umum, hak untuk
membentuk komisi penyelidikan jika terdapat anggota parlemen yang dicurigai
bertindak ilegal atau amoral, serta hak untuk berpartisipasi dalam penyusunan
agenda parlemen. Hanya oposisi dengan hak-hak yang cukup yang dapat bertindak
sebagai kontrol yang efektif terhadap pemerintah.
Apa Itu
Desentralisasi?
Di
negara-negara besar dengan berbagai kelompok etnis dan agama yang hidup bersama
dan dimana kondisi di berbagai daerahnya cukup berbeda, terdapat variasi cara
penyelesaian masalah. Pada umumnya masyarakat suatu daerah tahu cara terbaik
untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jika keputusan-keputusan tertentu
dapat dibuat pada tingkat daerah atau lokal, maka kondisi-kondisi khusus daerah
tersebut dapat diperhatikan secara optimal. Jika kebijakan nasional diharapkan
mencerminkan rakyat dari semua daerah, mereka juga harus diikutsertakan dalam
proses pengambilan keputusan tingkat nasional.
Pada
umumnya, daerah lebih tahu mengenai masalah-masalah mereka. Jika kebijakan
nasional diharapkan mencerminkan seluruh kelompok etnik dan daerah, mereka juga
harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan nasional.
Dalam
sebagian besar negara, tingkat nasional memiliki kompetensi dalam bidang
kebijakan luar negeri, kebijakan sosial, dan ekonomi negara. Dewan kota atau
dewan komunitas membuat keputusan mengenai pemnbangunan kota dan komunitas
dimana kondisi daerah sangat dikenal.
Di dalam
negara-negara dimana persamaan semua kelompok ditentukan dari tingkat nasional,
ketidakpuasan dan upaya menuju otonomi akan bermunculan. Kesatuan suatu negara
hanya dapat dijamin, jika perbedaan antar daerah tidak ditekan, melainkan
dilihat sebagai kekayaan.
Apa Itu
Partai?
Partai
politik, jika diorganisasikan dengan cara demokratis dan berdasar pada
masyarakat sipil, adalah elemen terpenting dalam demokrasi. Mereka merupakan
pusat karena dua alasan:
Partai
menggabungakn berbagai kepentingan dalam masyarakat dan merubahnya menjadi
program politik yang kongkret.
Hanya
partai yang dapat memenuhi fungsi penggabungan kepentingan dan nilai yang
berbeda-beda yang ada di dalam masyarakat dan merubahnya menjadi agenda dan
program politik yang kongkret.
Di satu
pihak, program-program suatu partai harus memperhatikan kepentingan umum karena
mereka juga ingin menarik pengikut sebanyak mungkin. Sementara di lain pihak,
mereka mencerminkan pendapat kelompok yang berbeda-beda dalam masyarakat.
Partai
adalah mediator antara pemerintah dengan rakyat.
Partai
berdasar pada kehidupan politik masyarakat sipil dan juga terwakili dalam
institusi-institusi negara, parlemen, dan pemerintah
Jadi mereka
berfungsi sebagai organ penghubung antara rakyat dengan pemerintah. Mereka
merubah kebutuhan masyarakat menjadi aksi politik kongkret dan pemerintah serta
parlemen dan menjelaskan serta mencari pembenaran atas tindakan pemerintah dan
parlemen kepada masyarakat.
Partai
mengorganisasikan diri secara demokratis.
Fungsi-fungsi
in hanya dapat dipenuhi, jika partai juga mengorganisasikan diri mereka secara
demokratis. Dalam suatu partai, anggota menentukan sendiri dengan suara
mayoritas program dan kandidat mereka. Demokrasi dalam partai dan tindakan yang
sama bukanlah suatu kontradiksi. Jika proses pengambilan keputusan bersifat demokratis,
para anggota dapat diyakinkan secara efektif untuk menghormati dan mewaikili
suara mayoritas partai mereka. Partai pengikut yang hanya mengkultuskan seorang
pemimpin otoriter, tidak dapat menancapkan akarnya ke dalam masyarakat.
Apa Peran
Masyarakat Sipil?
Dalam
Negara hukum yang demokratis terdapat kebebasan berorganisasi. Setiap warga
negara memiliki hak untuk bergabung dengan organisasi dan asosiasi dan
mewakilkan kepentingan sosial, budaya, daerah, dan ekonomi mereka. Perkumpulan,
asosiasi dagan, asosiasi lingkungan hidup, organisasi non-pemerintah, kelompok
aksi, dan lain-lain membela hak anggotanya atau untuk tujuan lain yang
diwakilkan kepada mereka
Kemungkinan-kemungkinan
bertindak sebagai organisasi sipil
1.
Mereka dapat mempengaruhi anggotanya untuk memilih dengan sikap tertentu
2.
Mereka dapat mencoba mempengaruhi opini publik
3.
Mereka dapat melobi pemerintah atau parlemen
4.
Mereka dapat melalui anggota mereka yang duduk dalam partai mempengaruhi
pembuatan keputusan di dalam partai.
Sebuah
demokrasi tidak dapat berfungsi tanpa warga negaranya. Warga negara harus
diberi informasi yang cukup mengenai sistem politik mereka, pembuatan keputusan
politik dan kemungkinan-kemungkinan yang ada bagi mereka untuk mempengaruhi
keputusan tersebut. Apa gunanya memiliki hak untuk memilih, jika rakyat tidak
tahu banyak mengenai partai-partai yang ada dan tidak seorangpun pergi ke
tempat pemilihan? Apa gunanya kemungkinan-kemungkinan berpartisipasi dalam
kehidupan politik, jika tidak seorang pun menggunakannya? Apa gunanya hak
kontrol, jika tidak seorang pun ingin mengontrol pemerintah?
Demokrasi
hanya dapat bertahan, jika terdapat cukup kaum demokrat. Tanpa sejumlah
individu yang cukup, yang tahu mengenai institusi dan kemungkinan yang dapat
diraih demokrasi, yang meyakini demokrasi dengan kepala dan hati mereka dan
yang memberi demokrasi kehidupan dengan komitmen mereka.
Oleh karena
itu, sangatlah penting bagi sekolah, media massa, perkumpulan, dan asosiasi
untuk memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Namun, sikap demokrasi
sebenarnya telah dipelajari di dalam keluarga dan lingkungan persahabatan. Di
sini keputusan dapat dibuat secara demokratis. Setiap orang dapat mempromosikan
dan berpartisipasi dalam demokrasi.
» Portable STATA 18 Crack Full Version
» NVivo 12 Crack Full version
» Tutorial Difference In difference (DID (Diff-in-Diff) With Eviews 13
» Online Workshop Smart PLS Minggu, 01 Oktober 2022
» kumpulan ebook tentang robot
» MANTRA PELET
» book love of spell
» attraction Formula