rekayasa bahasa

REKAYASA BAHASA





Masalah utama yang
dihadapi masyarakat multilingual adalah bagaimana dapat memperoleh suatu alat
yang mampu mengkomunikasikan kelompok yang satu dengan yang lain. Atau dengan
kata lain, disamping bahasa-bahasa yang telah dipakai sebagai alat komunikasi
intra kelompok, semakin dirasakan perlunya bahasa antar kelompok. Sebab dengan
adanya bahasa seperti itu hubungan mereka menjadi lebih lancar dan kemungkinan
timbulnya salah faham yang disebabkan oleh perbedaan bahasa dapat diperkecil.


Bahasa Indonesia
awalnya merupakan bahasa Melayu-Riau. Namun karena bahasa daerah Melayu-Riau itu sudah merupakan lingua franca bagi sebagian besar
masyarakat Indonesia. Tetapi adapula masyarakat yang terpaksa memakai lebih
dari satu bahasa meskipun bahasa-bahasa itu bukan bahasa daerahnya sendiri.
Sementara itu terdapat pula bangsa yang menggunakan satu bahasa, tetapi bahasa
itu bukan miliknya.


Masalah utama
rekayasa bahasa menentukan bahasa apa atau mana yang dapat dipakai sebagai alat
komunikasi bagi seluruh anggota masyarakat yang terdapat di dalam bangsa itu.
Haugen (1972:141) menyatakan, tidak ada perencanaan bahasa untuk membaurkan dua
bahasa yang aslinya norma dua bahasa itu berbeda. Jadi dalam penentuan bahasa nasional tidaklah mungkin menciptakan
bahasa baru berdasarkan gabungan dari dua bahasa yang norma asli dua bahasa itu
berbeda. Bahasa-bahasa daerah dan bahasa Inggris dalam hubungannya dengan bahasa
Indonesia sebagai bahasa nasional sering menimbulkan masalah, antara lain
terjadinya interferensi, integrasi, maupun kesalahan dalam fungsi pemakaiannya
dan masalah bahasa asing.


Menurut Takdir
Alisyahbana (dalam Moeliono, 1985), rekayasa bahasa maknanya lebih luas
daripada makana perencanaan bahasa. Rekayasa bahasa yang penting menurutnya
ialah (1) pembakuan bahasa, (2) pemoderan,
dan 93) penyediaan perlengkapan seperti buku pelajaran dan bacaan. Haugen
(1972:287-293) dalam salah satu tulisnnya yang berjudul “Language Planning, theory and Practice”, menyarankan agar rekayasa
bahasa (istilah haugen:perencanaan bahasa) dimulai dengan pengetahuan situasi
kebahasaan, setelah itu disusun program kegiatan yang meliputi penetapan
sasaran, penetapan kebijakan untuk mencapai sasaran itu dan sejumlah prosedur untuk mengimplementasikan kebijakan itu.


Mengenai ktiteria
rekayasa bahasa, Joan Rubin ( dalam Fishman(ed),1972:477) menyatakan, rekayasa
bahasa memusatkan perhatiannya untuk memecahkan masalah kebahasaan melalui
serangkaian keputusan alternatif tentang sasaran, cara, dan akibat-akibat yang
diharapkan bagi pemecahan masalah kebahasaan itu. Sedangkan proses rekayasa
bahasa secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu (1) tahap perencanaan a) perencanaan
rekayasa bahasa, b)sasaran rekayasa bahasa, c)faktor-faktor yang
berpengaruh;(2) tahap pelaksanaan,
meliputi a) pengembangan kode bahasa, b) pembinaan pemakaian bahasa; (3) tahap penilaian.


Sebenarnya
perencanaan rekayasa bahasa itu menjadi tanggung jawab empat komponen, yakni
(1) para ahli bahasa, (2) pemerintah, (3) guru bahasa, dan (4) masyarakat
penutur bahasa yang bersangkutan (Pateda, 1987:95). Di dalam kedudukannya
sebagia bahas nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) lambang
kebanggaan nasional, (2) lambang identitas nasional, (3) alat yang memungkinkan
penyatuan berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budaya dan
bahasanya ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia, dan (4) alat perhubungan
antar daerah dan antar budaya. Target pencapaian sasaran rekayasa bahasa
seperti telah disebut di atas, mengarah pada pembakuan bahasa tulis. Sedangkan
untuk pembakuan bahasa lisan , masih sangat sulit atau bahkan mustahil untuk
dilakukan secara sempurna. Hal ini disebabkan karena masyarakat Indonesia
merupakan masyarakat yang dwibahasawan sekaligus diglosik, sehingga tidak
terpungkiri adanya kontak bahasa dalam diri penutur. Akibatnya akan menimbulkan
interferensi dan integrasi.